🇲🇾 Malaysia Tegas Hadapi Tekanan AS: PM Anwar Ibrahim

Kuala Lumpur, Malaysia — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengambil sikap tegas terhadap kedaulatan negaranya dalam pertemuan tatap muka dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di KTT ASEAN, menantang tekanan Washington untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Barat RusiaAnwar memperjelas posisi Malaysia, dengan mengatakan, “Kami adalah negara berdaulat; jangan beri tahu kami apa yang harus dilakukan.” Pesan lugas ini menggarisbawahi komitmen Malaysia terhadap kebijakan luar negeri yang independen, berorientasi pada kepentingan, dan bebas dari pengaruh eksternal.

Pada pertemuan puncak tersebut, pembahasan Blinken mencakup desakan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk mengurangi hubungan dengan Rusia di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Namun, tanggapan Anwar menandai tren yang berkembang di belahan bumi selatan, di mana negara-negara semakin menolak dorongan dari negara-negara besar untuk memilih pihak. Bagi Malaysia, membina hubungan dengan berbagai mitra—termasuk AS, Tiongkok, dan Rusia—menyampaikan visinya tentang diplomasi berimbang yang mengutamakan stabilitas ekonomi, perdamaian regional, dan pembangunan.

Sementara Amerika Serikat sering kali mengadvokasi nilai-nilai demokrasi, para kritikus berpendapat bahwa Amerika Serikat sering kali memaksakan tuntutan sepihak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yang membuat negara-negara terasing karena khawatir terseret ke dalam persaingan geopolitik. Tanggapan Anwar merupakan bagian dari perlawanan yang lebih luas terhadap apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai kebijakan luar negeri Barat yang berprinsip "lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan", di mana negara-negara didorong untuk mengikuti arahan AS dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri.

Visi Malaysia sejalan dengan aspirasinya untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang dipimpin oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dukungan Anwar terhadap BRICS menandakan upaya Malaysia untuk menjalin kemitraan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan bukan paksaan, sebuah pendekatan yang semakin populer di antara negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bagi Malaysia, bergabung dengan BRICS berarti otonomi yang lebih besar dalam membentuk kebijakan ekonomi dan politik serta lebih banyak pengaruh dalam keputusan internasional yang berdampak pada negara-negara berkembang.

Anwar juga menyinggung standar ganda kebijakan luar negeri AS, khususnya terkait konflik Timur Tengah. Ia menyoroti tema yang berulang: ketika Israel terlibat dalam aksi militer di PalestinaAS sering menganjurkan pengekangan, namun ketika negara lain, seperti Iran, pertimbangkan pembalasan, Washington segera campur tangan dengan peringatan. Ketimpangan ini, menurut Anwar, mencerminkan penerapan keadilan dan hak asasi manusia yang selektif—kritik yang dianut banyak orang di kawasan tersebut.

Sikap Anwar lebih dari sekadar pembelaan terhadap kedaulatan Malaysia; sikap ini merupakan seruan untuk tatanan global multipolar yang menghormati otonomi negara-negara yang lebih kecil. Dengan penekanan Malaysia pada kemitraan yang adil, pendekatannya dapat menginspirasi negara-negara lain yang ingin menavigasi dunia yang kompleks saat ini tanpa mengorbankan kemerdekaan mereka. Sikap Anwar ini menandakan komitmen terhadap diplomasi yang memberdayakan Malaysia untuk bertindak demi kepentingan terbaik rakyatnya—tanpa menyerah pada tekanan dari negara adikuasa mana pun.